BLDK.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - 2 Juli 2018 bertempat di Ruang Auditorium Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Sekretaris Badan, Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Kapusdiklat Teknis Peradilan, Kapusdiklat Menpim, Para Hakim, Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai Badan Litbang Hukum dan Peradilan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas untuk tahun 2018, acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta penandatanganan Pakta Integritas 2018.

BLDK.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Dalam rangka menjaga tali silaturahmi antar seluruh pegawai Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan Halal Bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1439 H, bertempat di Auditorium Utama Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan. Kegiatan ini dihadiri oleh segenap pejabat struktural dan fungsional, hakim tinggi dan seluruh staff Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

BLDK.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Akses dan layanan berperkara di Pengadilan selalu terkait dengan harapan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Di lingkungan Peradilan Agama, salah satu upaya mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah dengan dibukanya peluang penyelesaian perkara melalui small claim court atau dikenal dengan gugatan sederhana. Mengacu pada ketentuan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara yang dapat diselesaikan melalui small claim court masih terbatas pada perkara ekonomi syariah yang mekanismenya merujuk kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BLDK.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Program Akreditasi Penjamin Mutu yang telah digagas oleh Badan Peradilan Umum sejak tahun 2015 telah membawa banyak perubahan dalam hal sistem manajemen mutu layanan pengadilan. Perbaikan layanan pengadilan tersebut dirumuskan dalam tujuh kriteria penilaian Akreditasi Penjamin Mutu yang ditetapkan oleh Badilum. Tujuh kriteria tersebut meliputi: kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan, manajemen proses, sistem dokumentasi, manajemen sumber daya dan hasil kinerja. Penjelasan rinci mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap stakeholder pengadilan negeri untuk melaksanakan akreditasi telah termuat dalam “Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum”dan telah dibentuk tim khusus untuk menilai akreditasi pengadilan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016.

Artikel Selanjutnya...

Halaman 1 dari 2