SIPP untuk Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di-ToT-kan

Badilag
Typography

BADILAG.NET - Mahkamah Agung telah berhasil mengembangkan SIPP untuk keperluan pengadministrasian perkara gugatan sederhana ekonomi syariah dan gugatan sengketa pemilihan umum.

Aplikasi yang dinamai SIPP versi 3.2.0-3 itu selanjutnya akan disosialisasikan sekaligus diajarkan kepada aparatur peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Selama empat hari, 2 hingga 5 Mei 2018,Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA menyelenggarakan Training of Trainers SIPP versi 3.2.0-3 di Pusdiklat MA Megamendung, Bogor.

Sebanyak 51 orang diundang menjadi peserta: 26 orang dari peradilan agama dan 25 orang dari peradilan TUN.

Baca Juga : Penyempurnaan Standar Formulir, Direktur: Disiapkan untuk Jadi Pedoman SIPP dan SAPM

Dari peradilan agama, yang diikutsertakan adalah aparatur PA dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sejumlah unsur dari Ditjen Badilag juga diundang.

Ketua Panitia Penyelenggara ToT Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. mengungkapkan, ToT ini dimaksudkan agar modul-modul baru dalam SIPP dapat segera terimplementasikan dengan baik.

"Dengan keterbatasan anggaran, kami hanya mengundang peserta dari wilayah-wilayah tertentu. Selebihnya akan dilatih oleh Ditjen masing-masing melalui Bimtek atau kita lakukan pendampingan langsung di wilayah-wilayah lainnya," ujarnya.

Baca Juga : SIPP Dievaluasi dengan Metode PIECES

Pihak panitia telah menyiapkan narasumber untuk menjelaskan tatalaksana (business process) perkara gugatan sederhana ekonomi syariah dan gugatan sengketa pemilihan umum.

Selain itu, pihak panitia juga menugaskan 11 orang untuk menjadi pelatih. Para anggota Tim Pengembangan SIPP MA itu akan mendampingi sekaligus membimbing para peserta saat ToT.

"Sebagian besar jadwal ToT kita gunakan untuk praktik atau simulasi," Supriyadi menjelaskan.

Simulasi itu mulai tahap pendaftaran perkara hingga tahap perkara diputus dan diminutasikan.

Setelah mengikuti ToT, para peserta diharuskan melakukan transfers of knowledge di tempat kerja masing-masing dan harus membuat serta mengirimkan laporan ke Ditjen terkait.

[hermansyah]