MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Keberhasilan tujuh satker Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penganugerahan gelar Pemimpin Perubahan kepada Ketua Mahkamah Agung mendorong lembaga penegak hukum ini untuk terus menggalakkan pembangunan zona integritas. Bahkan, untuk tahun 2019, ditargetkan setengah dari jumlah satker dibawah Mahkamah Agung bisa meraih predikat tersebut.

MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang merupakan visi Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, salah satunya dicirikan dengan badan peradilan yang mengelola sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk mencapai kondisi tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan.

MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 7 (tujuh) Bank milik pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, Mahkamah Agung melakukan penandatanganan kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di gedung Mahkamah Agung, kemaren (15/01/2019). Dalam penandatanganan tersebut Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung,    A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum dan PT. Bank Rakyat Indonesia diwakili oleh Direktur Human Capital, R. Sophia Alizsa.

Artikel Selanjutnya...

Halaman 1 dari 5