Sidebar


Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/pasekayu/public_html/modules/mod_menu/mod_menu.php on line 20

Magazine menu


Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/pasekayu/public_html/modules/mod_menu/mod_menu.php on line 20

DETIK.COM -  [Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi]

"Namanya ialah Pancasila... di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi"
Pada 1 Juni 1945, kata Pancasila pertama kali diperkenalkan Bung Karno saat sidang BPUPKI di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta.
Fondasi berdirinya rumah besar bernama Republik Indonesia digagas, para founding fathers berpikir keras. Bagaimana caranya, agar negeri ini sanggup menaungi kodrat pluralistiknya.
Kini, 1 Juni 2019, yang tersisa tampaknya sebatas kewajiban upacara. Seremonial hormat bendera yang miskin makna. Hadir agar gaji tak dipangkas. Sisanya bernapas lega karena tak punya kewajiban untuk upacara.

HUKUMONLINE.COM -  [Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline]

Pada tahun 2012 sejumlah hakim dari berbagai penjuru Indonesia bergerak ke Jakarta untuk menuntut pemerintah agar bersikap adil terhadap para hakim yang meski berkedudukan sebagai pejabat negara tetapi gaji pokoknya lebih rendah dibanding PNS. Tuntutan itu pula diikuti dengan sebuah ancaman untuk mogok sidang secara nasional jika hal tersebut diabaikan.

Para hakim geram terhadap pemerintah saat itu yang abai terhadap gaji para hakim. Pada masa orde baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1994 Pemerintah mengatur nomenklatur yang berbeda antara gaji hakim dengan gaji PNS dengan besaran gaji hakim rata-rata dua kali besaran gaji PNS.

HUKUMONLINE.COM - Terpeliharanya iklim administrasi tak sehat dapat menghantarkan Indonesia menuju iklim berusaha yang tak sehat.

Benturan antara kepentingan pelaku usaha dengan otoritas penerbit izin (pemerintah) masih saja terkendala praktik suap atau ‘pungutan liar’. Parahnya, suap atau pungli dalam pengurusan administrasi oleh para oknum, baik di instansi pemerintahan (pusat hingga daerah) maupun peradilan hingga kini masih tak bisa terlepas dari stigma ‘sudah menjadi rahasia umum’. Sehingga tak ayal jika peringkat Ease of doing business (EoDB)Indonesia, khususnya untuk kategori dealing with construction permit tetap stagnan diatas peringkat 100.

NU.OR.ID - Sepasang calon pengantin hadir di Kantor Urusan Agama untuk melakukan pemeriksaan berkas dan data untuk kepentingan pernikahan mereka. Proses ini mesti dilalui untuk memastikan apakah pernikahan calon pengantin bisa dilaksanakan atau tidak.

Lembar demi lembar data telah diperiksa dan menunjukkan kebenarannya. Hanya saja ketika sang penghulu sampai pada lembar akta cerai calon pengantin wanita ia terhenti karena data yang tertulis di dalamnya. Data pada akta itu menunjukkan bahwa calon pengantin wanita sampai dengan hari pernikahan nanti masih dalam masa iddah dan baru selesai dua minggu berikutnya.
 
“Bahkan, semestinya Anda tidak boleh melamar perempuan ini karena masih dalam masa iddah, apalagi sampai menikahinya. Tidak sah akadnya,” sang penghulu memberi tahu calon pengantin pria.

HUKUMONLINE.COM - Panitia Seleksi Pencalonan Hakim Konstitusi dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali memilih dan menetapkan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai Hakim Konstitusi periode 2019-2024 setelah melalui serangkaian proses seleksi.

Artikel Selanjutnya...

Halaman 1 dari 5